Yanspedia

Berdasarkan Orientasi Politiknya Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut. a. Budaya Politik Parokial Budaya politik parokial (parochial political culture) adalah budaya politik dengan ting- kat partisipasi politik sangat rendah. Budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek- objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan terhadap perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifa

Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik 1. Pengertian Sosialisasi Politik Sosialisasi politik merupakan proses pem- bentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tempat seseorang/ individu berada. Beberapa ilmuwan yang memberikan pengertian tentang sosialisasi politik sebagai berikut. a. Gabriel Almond Gabriel Almond berpendapat bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses ketika sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. b. Alfian Alfian mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses. sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari

Peran Serta Budaya Politik Partisipan

Peran Serta Budaya Politik Partisipan Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. 1. Konsep Partisipasi Politik Partisipan Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi Polnik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik sebagai berikut. a. Cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap. b. Warga negara biasa (preman) bukan pejabat. C. Kegiatan hanya untuk memen

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah 1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam, pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan urusan pemerintahan di tingkat nasional. Pemerintah daerah urusan urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Kepala daerah adalah urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat mene- hubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi. a. Asas Sentralisasi Asas sentralisasi mengandung suatu pengertian bahwa penyelengaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.

Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional 1. Faktor Pendorong Tercapainya Integrasi Nasional Integrasi nasional dalam masyarakat akan terwujud hubungan ada faktor-faktor berikut. a. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. b . Adanya ideologi nasional yang mencakup dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. c. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. e. Penggunaan bahasa Indonesia. f. Adanya semangat persatuan dan kesatuar dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. g. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. h. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. i. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan perjajahan. 2. Faktor-F

Pentingnya Upaya Bela Negara

Pentingnya Upaya Bela Negara 1. Pengertian Bela Negara Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan nonfisik, secara fisik dengan me- ngangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasiona- lisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perta- hanan Negara pada Pasal 1 Aya

Tipe-Tipe Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia

Tipe-Tipe Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia 1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan a. Budaya Politik Militan Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya. Masalah yang pribadi selalu sensitif dan membakar emosi. b. Budaya Politik Toleransi Budaya politik toleransi pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. 2. Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan a. Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut Budaya politik yang mempunyai sikap mental absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan bukan kebaikan.

Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia termasuk negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan banyaknya kebudayaan dan etnis yang dapat kemungkinan menimbulkan per- pecahan dan mengancam persatuan bangsa. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Salah satu kewajiban warga negara Indonesia yaitu memupuk komitmen persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pada bab ini Anda akan mempelajari mengenai faktor- faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 1. Pengertian Integrasi Nasional Integrasi Nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate yang artinya adalah mempersatukan/menggabungkan. Adapun kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang berarti bangsa. Sedangkan dalam Kamus

Memahami Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu membagi kekuasaan yang ada kepada tugas lembaga negara dan pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan "ini bertujuan agar pada saat penyelenggaraan tidak ada penumpukan kekuasaan pada lembaga tertentu dan tidak ada kekuasaan yang tidak terbatas. Karena kedua hal tersebut mengakibatkan prinsip- prinsip demokrasi Pancasila tidak berjalan. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai pemerintah pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam negara kesatuan menganut sistem desentralisasi, kekuasaan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan pemerintah pusat itu diserahkan pada daerah-daerah. 1. Desentralisasi Secara etimologis, istilah desentralisasi be

Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam negara kesatuan menganut sistem desentralisasi, kekuasaan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan pemerintah pusat itu diserahkan pada daerah-daerah. 1. Desentralisasi Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu yang memandang pusat, Desentralisasi pada survei adalah suatu proses penyerahan sebagian kewenan dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya. beralih kepada daerah dan menjadi berwenang tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Amran Muslimin dalam buku yang berjudul Otonomi Daerah dan İmplikasinya, desentralisasi dibedakan menjadi tiga bagian sebagai berikut. a. Dese

Budaya Politik Di Indonesia

Budaya Politik Di Indonesia Budaya politik diartikan sebagai pola yang muncul dalam berbagai aspek dari suatu perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara. Budaya politik dapat diposisikan sebagai penopang sistem politik negara itu sendiri. Budaya politik merupakan salah satu unsur budaya penting dalam agenda pembangunan bangsa. Kekuatan politik suatu bangsa dapat tercermin pada seberapa kuat budaya politik dalam jiwa warganya. Tanpa budaya politik, bangsa atau negara akan lemah pendiriannya. Akibatnya, mudah menjadi mangsa ideo-logi politik bangsa lain. Pada bab ini Anda akan mempelajari mengenai budaya politik di Indonesia. A. Pengertian Budaya Politik 1. Definisi Budaya Politik Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas- aktivitas politik kenegaraan. Berikut ini beberapa definisi budaya politik dari beberapa tokoh. a. Alan