Postingan

Menampilkan postingan dengan label Sejarah Indonesia

Contoh Soal dan Jawaban Simulasi Digital

Contoh Soal dan Jawaban Simulasi Digital 1.Menggabungkan semua komponen pembentuk movie, baik itu video, audio, teks, efek, filter, dan sebagainya menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa diubah-ubah lagi, adalah fungsi dari proses … a. Rigging b. Rendering c. Lighting d. Modeling e. Compositing 2.Gerak kamera secara horizontal disebut … a. Tilting b. Dollying c. Panning d. Zooming e. Trcking 3.Yang bukan merupakan peralatan berkaitan dengan pembuatan video adalah … a. Scenner b. Lampu c. Kamera d. Mikropon e. Lampu kamera 4.Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan video adalah .. a. Menyusun naskah b. Menentukan actor dan aktris c. Menentukan ide d. Membuat setting tempat pengambilan gambar e. Membuat Storyboard 5.Efek saat bergantian objek dalam suatu alur cerita atau clip dikenal dengan istilah … a. Transisi b. Cut to cut c. Transformasi d. Wripe out e. Cut away 6.Gerakan kamera yang bertujuan untuk menggiring mata penonton pada aktivitas tertentu pada subjek adalah … a. T...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penyelengaraan Pemilu 1971

Pemilu 1971  Setelah menduduki kursi ke presidenan, Soeharto tidak secepatnya menyelenggara- kan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Tap MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu bisa diselenggarakan pada tahun 1968, diubah lagi pada Sidang Istimewa MPR tahun 1967. Presiden Soeharto mengubah lagi dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971. Melalui undang-Undang No. 15 u Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 16 tentang Susunan dan kedudukan SHLP Tu MPR, DPR, dan DPRD, pemilu akhirnya diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971.  Pemilu diikuti oleh sepuluh kontestand, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI), Golongan Karya (Golkar), dan Perti. Para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Pada praktiknya,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Latar Belakang Munculnya Orde Baru

Latar Belakang Munculnya Orde Baru   a. Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)  Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar tersebut diterima Mayjen Basuki Rahmat, Brigien M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud di Istana Bogor.  Berdasarkan surat itu, Letjen Soeharto selaku pengembang Supersemar melakukan banyak hal yang sebenarnya di luar jangkauan surat itu sendiri, berikut ini penjelasannya.  Pembubaran dan larangan atas PKI dan seluruh organisasi bawahannya di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966. Pelarangan dan pembubaran partai politik sebetulnya merupakan hak presiden.  Penangkapan lima belas menteri yang diduga terlibat G 30 S/PKI pada tanggal 18 Maret 1966.  Pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum IV. Sidang Umum IV MPRS menghasilkan beberapa ketetapan penting sebagai berikut.  Tap MPRS No. IX/MPRS/1966...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penetapan Letjen Soeharto sebagai Presiden

  Penetapan Letjen Soeharto sebagai Presiden  Melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1996, tertanggal 12 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat pengembang Supersemar (Jenderal Soeharto) sebagai penjabat Presiden RI. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden RI sementara. Pada tanggal 21-30 Maret 1968, diadakan Sidang Umum MPRS yang menghasilkan keputusan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden RI sejak tanggal 27 Maret 1968 berdasarkan Tap MPRS No. XLIV/ MPRS/1968.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sidang MPRS

  Sidang MPRS  Berdasarkan resolusi dan memorandum dari DPRGR, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa MPRS di Istora Senayan, Jakara pada tanggal 7 hingga 12 Maret 1967. Sidang istimewa ini MPRS menghasilkan empat ketetapar, sebagai berikut.  Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.  Ketetapan MPRS Nomor XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS Nomor 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.  Ketetapan MPRS Nomor XXXV/MPRS/1967 tentang Pancabutan Ketetapan MPRS Nomor XVII/1966. Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966. Hole Isi Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang berlaku mulai 22 Februari 1967 sebagai berikut.  Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Ir. Soekarno.  Melarang Ir. Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang.  Menetapkan Jen...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)

Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)  Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)  Pembubaran dan larangan atas PKI dan seluruh organisasi bawahannya di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966. Pelarangan dan pembubaran partai politik sebetulnya merupakan hak presiden.  Penangkapan lima belas menteri yang diduga terlibat G 30 S/PKI pada tanggal 18 Maret 1966.  Pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum IV. Sidang Umum IV MPRS menghasilkan beberapa ketetapan penting sebagai berikut.  Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Supersemar.  Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum yang selambat-lambatnya akan diselanggarakan tanggal 5 Juli 1968.  Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI.  Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.  Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Pernyataan bahwa PKI dan Ormas-Ormasnya sebag...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pembentukan Kabinet Ampera

 Pembentukan Kabinet Ampera  Sebagai langkah awal untuk mewujudkan stabilitas nasional, MPRS menugaskan kepada pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet baru. Sesuai dengan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966, pada tanggal 25 Juli 1966, Letjen Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah menstabilkan kondisi politik dan ekonomi. Program Kabinet Ampera atau Catur Karya Kabinet Ampera, yaitu sebagai berikut.  Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama sandang dan pangan.  Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.  Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, dan melanjutkan perjuangan anti- imperialisme dan kolonialisme. 
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemberontakan Dalam Negri Terhadap Pemerintah Indonesia

Pada masa awal pemerintahan, Presiden Soekarno dihadapkan berbagai permasa- lahan. Setelah permasalahan dengan Belanda selesai, Indonesia dihadapkan pada permasalahan dalam negeri. Pada masa ini muncul pemberontakan dari dalam negeri. Banyak wilayah Indonesia yang menginginkan tetap berdiri sendiri dan ada juga yang menginginkani berdirinya negara Islam Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah situasi yang tidak adanya persatuan dan kesatuan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan ini akan mengancam adanya perpecahan yang berakibat pada rusaknya tatanan sosial yang sedang dijalankan. A. Pemberontakan terhadap Pemerintah Indonesia  1. Pemberontakan PKI di Madiun 1948  Murculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI (Sarekat Islam) yang mendapat pengaruh ISDV (Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging) yang didirikan oleh HJFM. Bulan Desember 1914 diubah menjadi PKI. Pada tanggal 13 November 1926, PKI mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya