Postingan

Contoh Soal dan Jawaban Simulasi Digital

Contoh Soal dan Jawaban Simulasi Digital 1.Menggabungkan semua komponen pembentuk movie, baik itu video, audio, teks, efek, filter, dan sebagainya menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa diubah-ubah lagi, adalah fungsi dari proses … a. Rigging b. Rendering c. Lighting d. Modeling e. Compositing 2.Gerak kamera secara horizontal disebut … a. Tilting b. Dollying c. Panning d. Zooming e. Trcking 3.Yang bukan merupakan peralatan berkaitan dengan pembuatan video adalah … a. Scenner b. Lampu c. Kamera d. Mikropon e. Lampu kamera 4.Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan video adalah .. a. Menyusun naskah b. Menentukan actor dan aktris c. Menentukan ide d. Membuat setting tempat pengambilan gambar e. Membuat Storyboard 5.Efek saat bergantian objek dalam suatu alur cerita atau clip dikenal dengan istilah … a. Transisi b. Cut to cut c. Transformasi d. Wripe out e. Cut away 6.Gerakan kamera yang bertujuan untuk menggiring mata penonton pada aktivitas tertentu pada subjek adalah … a. T...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Landasan Idiil dan Konstitusi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Landasan Idiil dan Konstitusi Politik Luar Negeri Bebas Aktif  Landasan Idiil Politik Luar Negeri Indonesia  Sebuah negara tentunya memiliki hukum, asas, ideologi, dan landasan. Indonesia sebagai negara yang merdeka juga mempunyai landasan-landasan yang dipegang teguh sebagai panutan bangsa Indonesia. Landasan-landasan ini juga berfungsi sebagai pedoman bangsa dalam berinteraksi dengan negara lain. Politik luar negeri tentunya juga memiliki landasan yang kuat agar bisa tetap mempertahankan eksistensi negara yang bersangkutan. Begitu pula dengan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dirumuskan pertama kali sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pancasila merupakan landasan idiil politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.  Pancasila merupakan pencitraan dari lima sila di dalamnya, setiap sila mempunyai arti dan menjadi pedoman bangsa Indonesia yang di nilia ideal dalam kehidupan bernegara yang adanya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Landasan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur di dalamnya dan berkaitan dalam penentuan kebijakan luar negeri Indonesia, yang berarti bahwa politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia tidak lain merupakan salah satu cara mencapai kepentingan nasional. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri berdasarkan kepentingannya sendiri dan tidak diteritukan oleh arus politik negara lain. UUD 1945 juga berfungsi sebagai pemerkuat hukum-hukum Pancasila.  Pada UUD 1945 juga tertera pedoman bagi pemerintah negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam maupun luar negeri. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat landasan konstitusional serta tujuan negara yang tercantum pada alinea pertama yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak se...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

ANIMASI 2 DIMENSI

JENIS-JENIS ANIMASI ANIMASI 2D ANIMASI Animasi adalah suatu rangkaian gambar diam secara inbeethwin dengan jumlah yang banyak, bila kita proyeksikan akan terlihat seolah – olah hidup (bergerak), seperti yang pernah kita lihat film – film kartun di tevisi maupun dilayar lebar jadi Animasi kita simpulkan menghidupkan benda diam diproyeksikan menjadi bergerak. 3 Penggunaan animasi pada komputer telah dimulai dengan ditemukannya software komputer yang dapat dipergunakan untuk melakukan ilustrasi di komputer, membuat perubahan gambar satu ke gambar berikutnya sehingga terbentuk suatu bentuk gerakan tertentu. Animasi komputer adalah seni menghasilkan gambar bergerak melalui penggunaan komputer dan merupakan sebagian bidang komputer grafik dan animasi. Animasi semakin banyak dihasilkan melalui grafik komputer 3D, walaupun grafik komputer 2D masih banyak ada. Kadangkala sasaran animasi adalah komputer itu sendiri, kadangkala sasaran adalah antara lain, seperti filem. Untuk menghasilkan gambar ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Animasi Berdasarkan Kategori dan Teknologi

 Animasi Berdasarkan Kategori 1. Motion Graphics Animation Motion Graphics Animation merupakan jenis animasi yang dibuat dengan menggunakan Software-software Komputer Grafis berbasis animasi dan Composing Fxanimasi. 2. Character Animation Character Animation merupakan jenis animasi yang dibuat khusus untuk menggerakkan atau menghidupkan model-model objek karakter, bisa berupa manusia, hewan, robot, dan unsur objek lain yang bisa dihidupkan 3. Facial Animation Facial Animaton merupakan jenis animasi yang model objeknya dikhususkan pada karakter-karakter berupa manusia, hewan, robot, dan unsure lainnya. Tetapi objek yang digerakkan hanya bagian wajah dari karakter yang dimaksud. 4.Morphing Animation Morphing Animation Merupakan suatu jenis animasi yang menvisualkan suatu gerak perubahan bentuk model objek, yaitu perubahan bentuk model objek yang satu menjadi bentuk model objek yang lain. syarat terjadinya animasi morphing adalah model  objeknya menggunakan lebih dari satu dimana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif  Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif  Peristiwa internasional yang terjadi meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939 antara dua blok kekuatan, yaitu Blok Poros dan Blok Sekutu. Bagian dari Perang Dunia II yang terjadi di Asia dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya. Pada Perang Asia Timur Raya, Jepang menjadi kekuatan militer yang besar di Asia. Oleh karena itu, Jepang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Angkatan Perang Amerika mulai menyerang secara besar-besaran ke arah Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika membom kota Hiroshima dan kembali membom kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Agustus 1945. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan dan kesempatan ini digunakan untuk mempersiapkan. Sejak saat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penyelengaraan Pemilu 1971

Pemilu 1971  Setelah menduduki kursi ke presidenan, Soeharto tidak secepatnya menyelenggara- kan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Tap MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu bisa diselenggarakan pada tahun 1968, diubah lagi pada Sidang Istimewa MPR tahun 1967. Presiden Soeharto mengubah lagi dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971. Melalui undang-Undang No. 15 u Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 16 tentang Susunan dan kedudukan SHLP Tu MPR, DPR, dan DPRD, pemilu akhirnya diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971.  Pemilu diikuti oleh sepuluh kontestand, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI), Golongan Karya (Golkar), dan Perti. Para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Pada praktiknya,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Latar Belakang Munculnya Orde Baru

Latar Belakang Munculnya Orde Baru   a. Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)  Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar tersebut diterima Mayjen Basuki Rahmat, Brigien M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud di Istana Bogor.  Berdasarkan surat itu, Letjen Soeharto selaku pengembang Supersemar melakukan banyak hal yang sebenarnya di luar jangkauan surat itu sendiri, berikut ini penjelasannya.  Pembubaran dan larangan atas PKI dan seluruh organisasi bawahannya di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966. Pelarangan dan pembubaran partai politik sebetulnya merupakan hak presiden.  Penangkapan lima belas menteri yang diduga terlibat G 30 S/PKI pada tanggal 18 Maret 1966.  Pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum IV. Sidang Umum IV MPRS menghasilkan beberapa ketetapan penting sebagai berikut.  Tap MPRS No. IX/MPRS/1966...
Posting Komentar
Baca selengkapnya