Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur di dalamnya dan berkaitan dalam penentuan kebijakan luar negeri Indonesia, yang berarti bahwa politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia tidak lain merupakan salah satu cara mencapai kepentingan nasional. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri berdasarkan kepentingannya sendiri dan tidak diteritukan oleh arus politik negara lain. UUD 1945 juga berfungsi sebagai pemerkuat hukum-hukum Pancasila. 

Pada UUD 1945 juga tertera pedoman bagi pemerintah negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam maupun luar negeri. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat landasan konstitusional serta tujuan negara yang tercantum pada alinea pertama yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" dan keempat" dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial .....", serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain", dan Pasal 13 yang terdiri dari ayat. Hal tersebut telah mencerminkan bentuk politik luar negeri Indonesia, bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat turut serta dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia melalui politik luar negerinya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjalankan politik dan membuat kebijakan luar negeri untuk berpedoman terhadap Pancasila dan UUD 1945.